ANDALPOST.COM – Perdana Menteri (PM) Jepang, Fumio Kishida, berjanji akan menjadikan Jepang sebagai acuan utama dalam diplomasi di tahun 2023. Ia menyatakan hal tersebut dalam sapaan awal tahunnya kepada masyarakat di laman resmi PM Jepang, Kantei.
Pernyataan itu Kishida sampaikan pada hari Minggu (01/01/2023) yang juga disebarkan melalui akun media sosialnya di Twitter.
Diketahui bahwa pernyataan itu sebenarnya didasari oleh peran Jepang yang akan menjadi tuan rumah KTT G7 dalam Dewan Keamanan PBB.
Kilas Balik Jepang 2022
Selain mengumbar janjinya, Kishida juga melakukan kilas balik keadaan yang Jepang dan dunia alami di tahun 2022.
Ia menggambarkan tahun 2022 sebagai tahun yang penuh dengan gejolak. Banyak peristiwa yang membuat sejarah, termasuk penyebaran virus COVID-19 yang sangat menular.
Tidak hanya virus Corona yang semakin menyebar, invasi Rusia ke Ukraina juga menjadi sorotan dalam pidatonya. Ia juga menekankan soal krisis energi, kenaikan harga akibat depresiasi yen yang cepat, dan insiden bersejarah penembakan mantan PM Shinzo Abe.
“(Tahun 2022) benar-benar tahun yang begejolak, banyak peristiwa yang menjadi sejarah, satu demi satu,” ungkapnya.
Kishida juga mengatakan bahwa saat ini Jepang berada di titik balik yang bersejarah, baik dari segi ekonomi maupun tatanan internasional. Untuk itulah ia menyampaikan tekadnya dengan kuat untuk mengatasi era yang sulit ini.
“Kami bertekad untuk mengatasi era yang sulit ini dengan menciptakan Jepang yang sesuai dengan era baru. Kami akan mengubah diri kami sendiri melalui upaya,” tambahnya lagi.
Menurutnya, pasca Perang Dunia ke-II, Jepang menghadapi situasi keamanan yang paling parah. Pernyataan itu datang di tengah meningkatnya kekhawatiran Jepang terhadap serangan nuklir dari Presiden Rusia, Vladimir Putin ke Ukraina.
Jepang akan memulai masa jabatannya selama dua tahun di Dewan Keamanan PBB mulai 1 Januari 2023. Menurutnya, komite Dewan Keamanan PBB seolah tampak tidak berfungsi setelah adanya luncuran serangan Rusia ke Ukraina.
Sulitnya posisi Dewan Keamanan PBB ini disebabkan karena Rusia sebagai salah satu dari lima anggota tetap pemegang hak veto menjadi pelaku dari penyerang ke Ukraina.
Misi Tindak Tegas
Kishida mengatakan bahwa dirinya akan bertindak ‘tegas’ untuk menjalankan misinya sebagai komite Dewan Keamanan PBB. Terutama dalam melindungi negara lainnya setelah Jepang merevisi tiga dokumen pertahanan utamanya, termasuk Strategi Keamanan Nasional yang diubah pada bulan Desember.
Berdasarkan pembaruan tersebut, Jepang memperoleh kemampuan untuk menyerang pangkalan musuh untuk mencegah serangan dari pasukan luar. Ini adalah ‘kemampuan serangan balik’ yang menjadi kebijakan pertahanan di bawah konstitusi PBB.
Menyoroti masalah dalam negerinya, Kishida menyatakan keinginannya untuk mengambil langkah yang diperlukan guna menopang perekonomian Jepang. Ia menyebutkan bahwa saat ini kenaikan harga energi dan pangan global telah membuat Jepang terpukul.
Belum ditambah dengan penurunan tajam angka kelahiran di dalam negeri, ini semakin membuat Kishida merasa perlu untuk mengkhawatirkan masa depan Jepang.
Dalam pidatonya, ia juga berjanji akan menyediakan sumber daya keuangan dan manusia untuk industri digital, start-up dan inovasi lainnya. Hal ini adalah upayanya dalam mencapai kebijakan ‘kapitalisme baru’.
Nantinya, kebijakan ini akan berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan redistribusi pendapatan.
Selain itu, ia juga mengatakan tentang jaminan sosial masyarakat Jepang. Menurutnya, kebijakan terkait anak sangat diperlukan oleh masyarakat untuk ke depannya.
(MIC)
