Mengguncang Barat
Seruan itu kemungkinan akan mengguncang pemerintah Barat yang takut akan pengaruh Rusia di Sahel.
Kekuatan Barat dan pemerintah Afrika yang demokratis telah membuat para pemimpin kudeta mengembalikan Presiden Bazoum yang digulingkan pada 26 Juli lalu. Namun, para pemimpin kudeta enggan menyetujui hal tersebut.
Panglima militer Afrika Barat pun akan bertemu pada Kamis (17/8/2023) dan Jumat (18/8/2023) di Ghana. Dalam rangka mempersiapkan kemungkinan intervensi militer yang diancam akan diluncurkan oleh blok regional utama, Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) jika diplomasi gagal.
Sementara setiap intervensi militer kian mengguncang Sahel. Di mana konflik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok terkait dengan al-Qaeda dan ISIL (ISIS) telah membuat jutaan orang mengungsi selama dekade terakhir dan memicu krisis kelaparan.
Sehingga, pengaruh Rusia di wilayah tersebut dapat tumbuh subur. Sementara, pengaruh Barat menyusut sejak serangkaian kudeta dalam tiga tahun terakhir.
Pemimpin militer di Mali dan Burkina Faso telah mengusir pasukan dari bekas kekuatan kolonial Prancis dan memperkuat hubungan dengan Moskow.
Di Mali, pemerintah militer juga membawa tentara bayaran dari Grup Wagner Rusia yang dituduh mengeksekusi warga sipil. Serta telah melakukan pelanggaran HAM berat lainnya.
Sedangkan di bawah Bazoum, Niger tetap menjadi sekutu Barat.
Sejumlah negara, termasuk AS, Prancis, Jerman, dan Italia memiliki pasukan yang ditempatkan di sana berdasarkan perjanjian dengan pemerintah sipil.
Putin sebelumnya menyerukan kembalinya tatanan konstitusional di Niger.
Sementara, ketua Wagner Yevgeny Prigozhin menyambut pengambilalihan tentara dan menawarkan jasanya.
Dukungan terhadap Rusia pun tampaknya melonjak di Niger sejak kudeta. Terlihat dengan para pendukungnya mengibarkan bendera Rusia pada aksi unjuk rasa dan menyerukan Prancis untuk melepaskan diri.
Disisi lain, Pemimpin kudeta Niger telah mencabut serangkaian perjanjian militer dengan Prancis.
Namun, Paris justru mengabaikannya dan mengatakan mereka tidak mengakui keputusan itu sebagai otoritas yang sah. (spm/ads)
