Terima Notifikasi Berita Terkini. 👉 Join Telegram Channel.

Roadshow Traders Family Akan Jadikan Jakarta Perhentian Terakhir

Acara Traders Family akan selesai di Jakarta. (Sumber: Parapuan)

ANDALPOST.COM – Traders Family, perusahaan perdagangan dan penasihat FX terbesar di Indonesia, akan mengajari masyarakat umum cara memperdagangkan mata uang.

Setelah beberapa bulan pers negatif karena insiden investasi penipuan dan opsi biner, ini dilakukan untuk memulihkan kepercayaan pada pasar valuta asing.

Kota terakhir, Jakarta, menjadi tuan rumah Live Q&A pada Minggu (11/12/2022) dengan edukasi bertema Johnpaul77. Sebelumnya telah dilakukan sebanyak sembilan kali di berbagai kota.

Yogyakarta, Medan, Bali, Surabaya, Pekanbaru, Balikpapan, Makassar, Semarang, dan Bandung adalah sembilan tempat yang dikunjungi Keluarga Pedagang ini. Mereka telah memberikan pendidikan orang dewasa kepada lebih dari 2.500 penduduk.

Acara yang dilakukan di Jakarta diperkirakan dihadiri oleh sekitar seribu orang peserta. Mereka melaksanakan kegiatannya di Ciputra Artpreneur.

CEO Traders Family, Tito Hayunanda, atau juga dikenal sebagai Johnpaul77, mengatakan bahwa jumlah peserta kali ini kecil, mengingat total pendaftar lebih dari 9.000 orang.

“Namun, Keluarga Pedagang tetap mengikuti aturan PPKM yang diberlakukan pemerintah sehingga peserta yang dapat berpartisipasi disesuaikan dengan kapasitas maksimal yang berlaku di masing-masing tempat,” ujarnya seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (09/12/2022).

Menurutnya, Traders Family lebih fokus pada kota-kota dengan jumlah korban investasi penipuan terbanyak. Dengan harapan, masyarakat tidak jatuh ke dalam lubang yang sama.

Menurut Johnpaul77 tujuan dari roadshow pendidikan di seluruh Indonesia ini sepenuhnya adalah untuk pendidikan, bukan penjualan pendidikan. Oleh karena itu, tiket masuk diberikan secara gratis dan dapat diakses oleh publik.

Traders Family telah menjalankan programnya sejak 2020. Mereka memberikan pelajaran tentang forex dan mendapatkan imbalan. Tujuannya adalah untuk menarik minat pembaca agar mereka mau mempelajari cara berdagang valas seperti seorang profesional.

Banyak orang di Indonesia menjadi tertarik pada perdagangan valuta asing karena mengalami pertumbuhan pesat di beberapa waktu terakhir.

Minat orang Indonesia dalam valuta asing tidak mengherankan, mengingat rata-rata harian yang mengejutkan sebesar volume perdagangan valas global (per Agustus 2021).

Pasar Forex dapat diakses sepanjang waktu lima hari seminggu. Mereka memiliki likuiditas yang kuat, menggunakan struktur leverage, dan persyaratan modal awal yang rendah. Faktor-faktor inilah yang berkontribusi pada semakin populernya perdagangan valas di Indonesia.

Tingginya minat masyarakat Indonesia untuk melakukan investasi valuta asing ini membuat pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah, lewat lembaga legislatif, membuat perundang-undangan yang diharapkan dapat memberikan kekuatan hukum pada instumen investasi ini.

Meskipun begitu, regulasi dan perlindungan kepada masyarakat masih sangat kurang dan rentan untuk robot trading ini.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, M. Sarmuji, telah melakukan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Wakil Menteri Perdagangan RI untuk mendiskusikan regulasi ini.

Sarmuji juga melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk membicarakan masalah perlindungan dan regulasi tersebut.

Dikuti dari siaran pers DPR RI pada diskusi ini, peserta rapat menyoroti perlunya regulasi aset digital dan cryptocurrency. Sarmuji pun mengungkapkan bahwa investasi robot perdagangan ini perlu dikontrol dan diawasi.

Saat memimpin rapat di Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Selasa (20/9/2022), Sarmuji mengatakan bahwa selain masalah robot perdagangan, transaksi perdagangan aset digital juga perlu diregulasi.

“Salah satunya aset kripto, terus meningkat, hal ini tentunya harus diimbangi dengan pengelolaan dan pengawasan yang ketat untuk menghindari kerugian bagi masyarakat umum,” ungkapnya.

Bappebti diperintahkan oleh Komisi VI untuk mendirikan pusat pengaduan di tempat dan virtual/telepon untuk penduduk setempat.

Mereka juga diminta untuk menerapkan hukuman yang ketat untuk setiap kasus penyelewengan yang ditemukan telah terjadi, seperti pembatasan penjualan langsung.

(AZI/MIC)