Universitas, tambah Roberts, mungkin masih mempertimbangkan esai pribadi siswa tentang bagaimana ras mempengaruhi hidup mereka.
Namun, Roberts mengatakan, universitas seharusnya tidak hanya berfokus pada esai pribadi tersebut.
Sehingga, tindakan afirmatif itu telah bertahan selama beberapa dekade terakhir.
Hakim Liberal Sonia Sotomayor, ahli hukum Hispanik pertama di pengadilan mengungkapkan keputusan tersebut merongrong jaminan konstitusional atas perlindungan yang setara. Juga semakin memperkuat ketidaksetaraan rasial dalam pendidikan.
“Hari ini, pengadilan ini menghalangi dan memutar kembali dekade presiden dan kemajuan penting,” beber Sotomayor.
“Pengadilan mengukuhkan aturan diskriminatif yang dangkal sebagai prinsip konstitusional dalam masyarakat di mana ras menjadi bagian penting di dalamnya,” imbuhnya.
Kelompok Blum menuduh pengadopsian oleh UNC, sebuah universitas negeri, tentang kebijakan penerimaan yang tidak netral ras melanggar ketentuan perlindungan konstitusional.
Sejarah
Diketahui, AS merupakan negara yang telah lama bergumul dengan masalah ras. Sejak sejarah perbudakan orang kulit hitam yang berakhir dengan perang saudara serta gerakan hak-hak sipil tahun 1950-an dan 1960-an.
Dalam beberapa tahun terakhir, protes keadilan rasial itu mengikuti pembunuhan polisi terhadap orang kulit hitam.
Dalam jajak pendapat Reuters/Ipsos pada AS Mei, 49 persen responden setuju. Lantaran diskriminasi rasial, program seperti tindakan afirmatif diperlukan untuk membantu menciptakan kesetaraan. Tetapi 32 persen tidak setuju atas hal tersebut.
Sementara itu, perguruan tinggi di AS memang dapat mempertimbangkan ras sebagai salah satu faktor dalam penerimaan. Sebab kepentingan yang mendesak untuk menciptakan keseragaman mahasiswa.
Sehingga, keputusan MA mengenai tindakan diskriminasi terhadap maba berdasarkan ras menuai pro kontra.
Orang-orang di kedua sisi berdemonstrasi di luar pengadilan setelah keputusan tersebut.
Berbagai kandidat presiden dan anggota parlemen dari Partai Republik pun memuji keputusan untuk menerima penerimaan maba berdasarkan prestasi.
Namun, anggota parlemen dari Partai Demokrat menyebutnya sebagai hambatan dalam mendorong keadilan rasial. (spm/ads)
