Terima Notifikasi Berita Terkini. 👉 Join Telegram Channel.

Pengadilan Inggris Putuskan Deportasi Pencari Suaka Rwanda Melanggar Hukum

Beberapa badan amal dan kelompok hak asasi manusia telah mengkritik rencana untuk mendeportasi pencari suaka ke Rwanda. (Foto: Henry Nicholls/Reuters)

Rishi Sunak di Bawah Tekanan

Rishi Sunak (Foto: REUTERS/Henry Nicholls)

Selain berjuang melawan kritik dari partai sayap kanannya sendiri. Juga publik tentang kedatangan migran dan pengungsi, Sunak menghadapi inflasi yang sangat tinggi serta krisis biaya hidup.

Sunak menjadikan kebijakan bagi para pencari suaka sebagai salah satu prioritasnya. Serta berharap penurunan kedatangan dapat membantu Partai Konservatifnya meraih kemenangan pada pemilihan nasional.

Rencana Rwanda diumumkan pada April tahun lalu, tetapi penerbangan deportasi pertama diblokir oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) yang memberlakukan perintah untuk mencegah deportasi sampai penyelesaian tindakan hukum di Inggris.

Pada bulan Desember 2022, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa kebijakan tersebut sah. Tetapi, keputusan tersebut ditentang oleh pencari suaka  beberapa negara.

Bersamaan dengan organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengecam rencana itu sebagai hal kejam serta tidak manusiawi.

Menteri Dalam Negeri Suella Braverman pada bulan April mengatakan, Rwanda adalah negara yang aman untuk pemukiman kembali para pencari suaka. Tetapi menolak untuk menetapkan tenggat waktu guna melakukan deportasi.

Sementara pemerintah telah mengajukan serangkaian undang-undang yang ditujukan untuk mengekang migrasi yang dikritik keras oleh masyarakat sipil.

Pada bulan Maret, ia mengusulkan undang-undang baru kontroversial memungkinkan pihak berwenang untuk mendeportasi orang yang tiba di sana menggunakan kapal kecil.

Beberapa badan amal dan kelompok HAM mengkritik rencana tersebut atau yang dikenal sebagai RUU Migrasi Ilegal.

Mereka menganggap kebijakan itu mengkriminalisasi upaya ribuan pengungsi asli.

Lebih dari 45.000 orang masuk dengan melintasi saluran tersebut pada tahun 2022. Menurut angka pemerintah, melonjak lebih dari 17.000 dari rekor tahun sebelumnya. (spm/ads)