Ia mengatakan Amerika Serikat (AS) yang merupakan sekutu perjanjian Filipina juga mengutuk manuver berbahaya dari Tiongkok.
“Kapal-kapal Tiongkok harus berhenti mencampuri perselisihan antara Tiongkok dan negara-negara terkait. Apalagi membendung dan mengepung Tiongkok dengan mengeksploitasi masalah-masalah tersebut,” sambungnya.
Para analis pun telah memperingatkan bahwa kapal tersebut, yang berada dalam kondisi terlantar, bisa segera runtuh tanpa perbaikan signifikan. Sehingga, dangkalan kapal tersebut tidak akan dihuni.
Terdapat juga kekhawatiran bahwa, jika konfrontasi maritim baru-baru ini meningkat, justru dapat membawa AS ke dalam konfrontasi dengan Tiongkok.
Misi pasokan ulang ditujukan untuk memastikan kapal akan tetap layak huni serta menyediakan tempat tinggal dasar bagi personel.
Putusan Internasional
Pengadilan internasional di Den Haag pada tahun 2016 memutuskan bahwa Second Thomas Shoal merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Filipina.
Namun, Tiongkok menolak temuan tersebut, dan mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan, tempat Tiongkok membangun dan memiliterisasi berbagai pulau buatan.
Aguilar mengatakan Filipina tidak hanya melindungi kepentingan nasional dengan mempertahankan pos terdepannya di Second Thomas Shoal.
Aguilar menambahkan bahwa Filipina tengah menerapkan strategi transparansi untuk memastikan komunitas internasional mengetahui tindakan Tiongkok di Laut Cina Selatan. (spm/ads)
